Pastikan Pemberian Bantuan Hukum Berkualitas, Panwasda Bankum Kemenkumham Jateng Lakukan Monev di Rutan Boyolali

BOYOLALI - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah melalui Tim Panwasda Bantuan Hukum terus lakukan pengawasan dan evaluasi (monev) pemberian bantuan hukum, kali ini Rutan Kelas IIB Boyolali yang jadi tujuannya, Selasa (08/11/2022).

Guna memastikan pemberian bantuan hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan Standar Layanan bantuan hukum, tim mendatangi langsung Rutan Kelas IIB Boyolali dan disambut dengan baik oleh Kepala Rutan, Agus Imam Taufik.

Baca juga: Habis masa pidana, Satu warga binaan tindak pidana terorisme Lapas Karanganyar Nusakambangan bebas

Karutan Boyolali, Imam Taufik menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan tim ke Rutan Boyolali.

Baca juga: RUU PDP Segera Disahkan, Meutya Hafid: Alhamdulillah Semua DIM Sudah Selesai Dibahas

"Kami berharap semoga penyebarluasan informasi bantuan hukum dapat dilaksanakan di Rutan Boyolali, " ungkapnya. 

Dsisi lain kepala Subbidang penyuluh bantuan Hukum,   Batuan Hukum dan JDHI, dyah Santi Yuniangtiyas, menyampaikan bahwa, Rutan dapat bekerjasama dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi untuk melaksanakan penyuluhan hukum atau pemberdayaan masyarakat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Baca juga: Laksanakan Tugas dan Fungsinya, PK Bapas Nusakambangan Lakukan Litmas Pembinaan Lanjutan

"Tim memberikan paket media penyebarluasan informasi bantuan hukum yang terdiri dari buku tentang peraturan bantuan hukum, leaflet, dan poster, " paparnya. 

Setelah itu tim melakukan wawancara secara bergantian kepada 9 WBP yang menjadi penerima bantuan hukum. Pertanyaan yang diajukan tentang bagaimana pelayanan yang sudah diberikan OBH dalam memberikan bantuan hukum. 

Baca juga: Pengawasan bagi Klien Jlani Program Integrasi berupa Pembebasan Bersyarat

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penyebarluasan informasi agar masyarakat terutama penerima bantuan hukum mengetahui bahwa program bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu ini berasal dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai wujud hadirnya negara dalam pemenuhan hak terhadap akses keadilan.

Baca juga: Hinca Panjaitan Minta Kejelasan Sering Terjadinya Miskomunikasi Soal Pengamanan Eksekusi di DIY

(N.Son/***)